Spread the love

Jakarta, – Keputusan Presiden Joko Widodo memberi tugas baru kepada Koordinator Investasi Maritim untuk menangani masalah minyak goreng menuai kritik.

Bhima Yudhistira, Ekonom dan Direktur Center for Economic and Legal Studies (Celios), menilai penunjukan Lohut menunjukkan departemen teknis yang menangani masalah itu gagal menjalankan misinya. situs slot online terlengkap

Bhima mengatakan Rabu (25/2/2022) ”Kementerian Teknologi menguji berbagai kebijakan, termasuk larangan ekspor CPO, dan gagal. Mengapa Menteri Teknologi tidak diganti?”

Menurut dia, kredibilitas Menteri Teknologi telah dirusak oleh masalah korupsi minyak goreng, dikhawatirkan pengusaha dan pedagang juga tidak mau mengikuti instruksi Menteri.

\Deddy Yevri Hanteru Sitorus, anggota Komite 6 DRC dari Fraksi PDI-P, juga berpendapat bahwa pengangkatan Luhut berarti pemerintahan yang tidak efektif karena menteri terkait, yakni Menteri Perdagangan, mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Didi, akar permasalahan minyak goreng bukan terletak pada sistem dan mekanismenya, tetapi pada pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kelapa sawit yang bermasalah.

Bahkan, pemerintah telah membentuk Satgas Minyak Pendingin di Satgas Pangan untuk mengelola minyak goreng.

“Sepertinya pemerintah tidak kompeten. Kalau menurut menteri tidak kompeten, ganti saja,” kata Didi saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu.

Didi juga meyakini Luhut pernah menjabat beberapa posisi.

Seperti diketahui, Luhut pernah menjabat berbagai jabatan di pemerintahan Jokowi, antara lain Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) serta Koordinator Pembatasan Darurat Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Kedua, dia harus kembali ke perkeretaapian demi hukum, dan urusan penyediaan barang kebutuhan pokok ada di Kementerian Perdagangan. Kami sering dipegang Pak Luhut “kata.

sertifikasi pemerintah

Direktur Komunikasi Strategis Demokrat Hertsaki Mahendra Putra mengatakan, misi baru yang diberikan Jokowi kepada Luhut mencerminkan ketergantungan pemerintah kepada Luhut.

Menurut Herzaki, beberapa menteri melakukan banyak pekerjaan, sementara yang lain terpinggirkan, yang dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pemerintahan.

Namun Herzaki menegaskan, yang terpenting, pemerintah harus segera mengatasi masalah minyak goreng agar harga minyak goreng segera turun.

Politisi Jerendra mengatakan, “Saya pikir presiden harus bisa menyelesaikan masalah migrain bagi siapa saja.”

Dia juga melakukan banyak upaya dalam kaitannya dengan misi barunya. Misalnya, dalam waktu dekat, sekitar awal Juni, pemerintah akan melakukan audit besar-besaran terhadap seluruh perusahaan sawit di Indonesia.

Audit meliputi areal perkebunan kelapa sawit milik perusahaan, hak penguasaan tanah (HGU), hak penguasaan tanah (HPL), dan sistem produksi.

Luhut mengatakan pemerintah akan menjadikan perusahaan sawit itu berkantor pusat di Indonesia.

Luhut yakin bisnis minyak goreng akan segera berakhir. Sebab, selain pasokan yang cukup, harga minyak di pasar juga sudah mulai turun.

Dia mengatakan, pemerintah akan terus memastikan minyak goreng terdistribusi dengan baik, dengan pengawasan ketat dari Satgas Pangan Polri.

Karena itu, Luhut mengaku tidak terlalu mempersoalkan kritik berbagai pihak atas misi barunya seperti yang diperintahkan presiden.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.