Spread the love

JAKARTA, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dilaporkan ke Ombudsman RI di atas dugaan malaadministrasi, berkaitan dengan proses penjabat (pj) kepala daerah yang tidak transparipatipatif,

Pelaporan dilakukan pada Jumat (3/6/2022) siang oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesian Corruption Watchdog (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). website slot gacor

Kepala Divisi Hukum KontraS, Andi Muhammad Rezaldy, menyebut bahwa malaadministrasi itu berkenaan dengan dugaan penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh Mendagri.

“Kami menemukan ide-ide (penjabat kepala daerah) yang dipilih sebagai kolaborasi sebagai potensi diri sebagai bagian tak terpisahkan dari As-As-Asamatanas Umum,

Ada sedikitnya 6 pelantikan penjabat kepala daerah yang disoroti.

Pertama, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai pj gubernur Banten.

Kedua, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai pj gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Ketiga, anak buah Tito yang berkedudukan sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, sebagai pj gubernur Sulawesi Barat.

Keempat, staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora, Hamka Hendra Noer, sebagai pj gubernur Gorontalo.

Kelima, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Kemendagri, Komjen (Purn) Paulus Waterpauw, sebagai pj gubernur Papua Barat.

Keenam, yang paling banyak menuai kecaman, yakni ditunjuknya perwira tinggi TNI aktif, Brigjen Andi Chandra As’Aduddin, sebagai pj bupati Seram Bagian Barat.

Tak terlepas dari fakta bahwa pemerintah hingga sekarang menerbitkan ketentuan yang sahih tentang penunjukkan pejabat kepala daerah.

Tidak ada transparansi mengenai kriteria yang digunakan dalam menyeleksi nama-nama tertentu pemerintah ditempatkan sebagai penjabat daerah sementara menunggu Pemilu Serentak 2024.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.