Kamrosamad, anggota Komite 11 DPR RI, mengatakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani PMK No. didesak untuk mengevaluasi pelaksanaan 32/2021.
Untuk itu, Kamersmad mengaku telah menerima pengaduan bahwa penerapan peraturan Departemen Keuangan (PMK) tidak masuk akal. bocoran situs slot online 2022
Hal itu terungkap dalam rapat Kementerian Keuangan dengan Komisi 11 DPR RI yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (6 April 2020).
kata Kamrosamad saat menerima pernyataan tersebut.
Kamrussamad menilai, praktik tersebut tidak sesuai dengan tujuan PMK 32/2021 yaitu untuk pemulihan ekonomi bagi perusahaan yang kritis.
“PMK 32/2021 tujuan utamanya untuk pemulihan ekonomi nasional, agar perusahaan yang kritis akibat pandemi bisa mendapat jaminan kredit dari perbankan.
Dengan adanya PMK ini, perbankan menjadi berani member Pinjaman. Karena seluuh risiko yang akan ditanggung oleh pemerintah, Zelas Kamloosamad.
Namun di lapangan, lanjut Kamrussamad, banyak pengusaha yang kesulitan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.
“Namun sayang,implementasinya masih banyak pengusaha perhotelan, restoran, kafe di Bali, misalnya, sulit memanfaatkan fasilitas di PMK tersebut,” ujar Kamrussamad.
Bahkan, perusahaan yang sedan terpuruk justru diakuisisi oleh pihak tertentu dengan harga murah.
Kamrussamad menilai, hal tersebut rawan ditunggangi oleh pihak tertentu.
“Justru yang terjadi, perusahaan yang sedan kolaps diakuisisi oleh pihak-pihak tertentu dengan harga murah. Pembeliannya pun dibebaskan pajak.
Oleh karena itu, Kamrussamad mendesak Menteri Keuangan untuk penerapan PMK No.32/2021.
PMK tersebut harus dimulai. Jangan sampai disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk akumulasi aset segelintir pihak saja, desaknya.