Jakarta, – Kontroversi terus berlanjut terkait jumlah anggota polisi yang juga berstatus sipil. Menurut aktivis hak-hak sipil, keputusan pemerintah mengangkat polisi ke berbagai jabatan publik mencerminkan dwifungsi polisi.
Menteri Kehakiman Polri, Inspektur. kencing. Remigius Sigid Tri Hardjanto, yang lolos seleksi administrasi dan ujian tulis pilihan ganda calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2022-2027, kembali mempertanyakan keberadaan polisi dalam jabatan sipil. . Meski belum tentu lolos, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta agar nama Remigius dicoret dari daftar calon anggota Komnas HAM. link judi slot online
Masalah petugas polisi tugas aktif yang diangkat ke jabatan publik dalam pemerintahan sipil berulang.
Misalnya Komjen tahun 2018. kencing. Budi Wasiso ditunjuk sebagai Senior Manager Bolog. Keputusan ini dipertanyakan mengingat latar belakangnya sebagai aparat penegak hukum di bidang penyidikan ketimbang menangani masalah pangan.
Pengangkatan Irjen Muhammad Eryawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat pada 18 Juni 2018 diwarnai kontroversi.
Alasan pemerintah mengangkat perwira aktif Polri di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk posisi swasta seperti wali gubernur adalah untuk menjaga keadilan pemerintah daerah sebelum pemilihan umum.
Namun, aktivis hak-hak sipil mengkritik keputusan tersebut. Sebab, pengangkatan pejabat Bole bisa dimaknai sebagai fungsi ganda polisi dan ancaman hegemoni sipil.
Kontroversi 2018 atas pengangkatan Jenderal Voliri sebagai warga sipil tidak hanya mempengaruhi Iriawan. Inspektur Setyo Wasisto yang saat itu menjabat Kadiv Humas, dipindahkan ke posisi Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenferin). Kemudian naik pangkat menjadi gubernur (Komgen).
Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang sama pada tahun 2020. Saat itu tercatat ada 3 perwira tinggi Polri yang dimutasi dan menduduki jabatan sipil, yaitu Brigadir Jenderal Adi Deriyan yang diangkat menjadi Keari Staurkat menhard j
Mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Syafruddin, juga pernah menduduki jabatan sipil. Dia dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi pada 15 Agustus 2018.
Sebelumnya, Seif El-Din menjabat sebagai Wakapolri periode 2016-2018. Saifuddin menjabat sebagai Wakil Presiden dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla pada tahun 2004.
2022, Comgene. kencing. (Pensiunan) Paul menjabat sebagai Pj Gubernur Papua Barat.
Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Potensi Direktur Administrasi Kawasan Perbatasan pada Departemen Dalam Negeri Administrasi Perbatasan (BNPP). Ia diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 22 Oktober 2021.
Sebelum bekerja di Kementerian Dalam Negeri, Paulus menjabat sebagai Direktur Penerangan dan Pengamanan (Kabantelcam) Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selama menjabat di Kabaintelkam, ia dipromosikan menjadi Komisaris (Komjen) atau Perwira Polisi Bintang 3.
Paul juga menjabat Kapolri di Papua dengan pangkat Inspektur.