JAKARTA, – Ketua Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partainya yang terdiri dari empat dan enam puluh serikat pekerja akan menggelar aksi mogok nasional jika pembahasan undang-undang penciptaan lapangan kerja berjalan cepat atau mulai mengejar ketertinggalan. .
Menurut Saeed, diskusi dangkal itu terasa janggal.
Tiga juta pekerja mengatakan mereka akan mengambil bagian dalam pemogokan nasional selama tiga hari. link slot online terpercaya
“Kami akan mengumumkan waktu dan tempat di kemudian hari jika kami mengetahui adanya perilaku yang menguntit atau memaksa kehendak pengusaha kulit hitam atau minoritas untuk mendapat untung dari JCA yang lebih luas,” kata Saeed dalam sebuah pernyataan. Konferensi Pers Virtual, Sabtu 6 April 2020 2022.
Saee membenarkan bahwa partai politiknya dan gerakan buruh Indonesia telah menolak peninjauan kembali UU Pembentukan Legislatif dan UU Penciptaan Lapangan Kerja.
Menanggapi hal itu, Partai Buruh dan gerakan buruh Indonesia dijadwalkan akan menggelar aksi protes di depan Majelis Nasional Indonesia pada 15 Juni mendatang.
“Pada 15 Juni nanti, pekerja di wilayah Zappoditec akan beraksi di depan Republik Demokratik Kongo, di mana 10.000 pekerja akan hadir, dan 10.000 pekerja akan tampil di depan gedung DPR RI di seberang Zapodipek,” katanya.
Sementara itu, Said mengatakan unjuk rasa tersebut dilakukan oleh kelompok buruh di 34 provinsi, antara lain Surabaya, Batam, Serang, Makassar, Banjarmasin, Ternate, Semarang, dan Ambon.
Selain itu, Saed mengimbau pihak-pihak yang telah sepakat membahas undang-undang penciptaan lapangan kerja agar tidak terpilih dalam pemilihan umum.
Diberitakan bahwa DPR menyetujui amandemen UU Kerjasama Pemerintah-Swasta dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 24 Mei 2022.
M Noureddine, Wakil Presiden Majelis Legislatif Republik Demokratik Kongo (DRC), mengatakan dalam sebuah laporan bahwa amandemen UU PPP mencakup 19 perubahan.
Beberapa perubahan tersebut antara lain asas keterbukaan dan ketentuan bahwa penyusunan anggaran dasar dapat menggunakan metode hukum yang inklusif dalam menangani pemeriksaan anggaran dasar.