JAKARTA, – Anton Aliabis, pengamat pertahanan dan direktur Center for Foreign Affairs and Diplomatic Engagement (CIDE), menilai keputusan pemerintah mengalokasikan dana Rp123. Itu tetap dalam batas yang wajar untuk Departemen Pertahanan.
Yayasan Korawal sebelumnya mengkritik keputusan pemerintah mengalokasikan 123,44 triliun rupiah dalam anggaran 2023 untuk Kementerian Pertahanan Nasional. Menurut mereka, 2023 diperkirakan menjadi waktu yang tepat bagi perekonomian Indonesia untuk pulih dari keterpurukan di masa pandemi COVID-19. slot gacor malam ini
Karena itu, menurut mereka, porsi anggaran Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto tidak boleh lebih besar dari porsi anggaran Kementerian Sosial dan Kesehatan.
Selain itu, mereka percaya bahwa lebih banyak dana harus dialokasikan ke Kementerian Sosial dan Kesehatan untuk mendukung program bantuan sosial dan memulihkan kesehatan masyarakat.
Bukan hal yang aneh dan lumrah bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan industri pertahanan dalam RAPBN 2023 dalam konteks Indonesia, kata Anton kepada , Kamis (2/6/2022).
Anton menjelaskan, selama anggaran pertahanan menghadapi wabah, tidak terlepas dari kebijakan refocusing anggaran. Akibatnya, pekerjaan anggaran pertahanan juga telah dipangkas selama dua tahun terakhir untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19.
Anton mengatakan, kritik terhadap posisi pemerintah terhadap ukuran posisi pertahanan dibandingkan dengan posisi kesejahteraan umum terjadi di negara demokrasi.
Anton mengatakan: “Negara sering menghadapi dilema tergantung pada apakah mereka memprioritaskan pembangunan kesejahteraan (mentega) atau pengembangan senjata (senjata).”