Spread the love

Jakarta – Indonesia ingin segera mengubah status pandemi COVID-19 menjadi endemik. Dalam berita terbaru, Bali mengklaim telah memenuhi lima persyaratan penyelesaian menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisamito, Senin (13/6/2022), mengatakan Bali dan sebagian besar provinsi di Indonesia masih mengalami tren penurunan kasus.

Organisasi Kesehatan Dunia mengharuskan penyebaran pandemi jika beberapa indikator ini terpenuhi. Pertama, kecepatan transfer dalam komunitas harus kurang dari 1. slot deposit dana

Kedua, tingkat positif harus kurang dari 5%. Ketiga tingkat rawat inap kurang dari 5%. Keempat, angka kematian kurang dari 3%.

Kelima, Tingkat Pembatasan Mobilitas (PPKM) angkutan lokal berada pada level 1. Bali mengklaim telah memenuhi kelima persyaratan tersebut.

Kemajuan ini juga dilacak oleh pemerintah dengan menyusun peta jalan (roadmap) pengendalian respons COVID-19.

Tujuannya adalah untuk segera bertransisi dari situasi epidemi ke situasi endemik COVID-19. Bahkan, saya berharap penyakit endemik ini nantinya bisa menjadi hadiah untuk Hari Pembebasan.

Perubahan status juga harus mendapat persetujuan WHO.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan jika dua syarat terpenuhi, fase COVID-19 bisa selesai dan pandemi bisa terjadi pada pertengahan 2022.

Pertama, tingkat vaksinasi di beberapa negara sudah sangat tinggi dan harus merata.

Kedua, keparahan gejala COVID-19 yang dibawa oleh strain Omicron tidak separah strain sebelumnya.

Tingkat vaksinasi tidak merata di Indonesia, khususnya di antara kelompok yang tidak divaksinasi dan rentan serta masyarakat adat.

Jika vaksin tidak didistribusikan secara merata, penyakit endemik kemungkinan akan terjadi tidak hanya pada masyarakat adat tetapi juga pada banyak kelompok rentan.

Imunisasi untuk Masyarakat Adat dan Rentan Koalisi Masyarakat Sipil mendorong pemerintah untuk melengkapi imunisasi untuk semua kelompok.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan cakupan vaksin untuk masyarakat adat yang rentan ketika memutuskan untuk mengubah status pandemi COVID-19 menjadi pandemi endemik.

Menurut Koordinator Koalisi Hamid Abdeen, cakupan imunisasi bagi masyarakat rentan dan masyarakat adat merupakan isu penting yang harus diperhatikan pemerintah.

Hal ini karena dapat mengukur seberapa adil kondisi kedua kelompok ini dalam menghadapi COVID-19.

Masyarakat adat tinggal di daerah terpencil, dan penyandang disabilitas umumnya memiliki sedikit akses ke perawatan kesehatan. Hamed dalam keterangan resminya, Selasa (14/6/2022) mengatakan, kondisi kedua kelompok ini harus menjadi pertimbangan pengambil keputusan.

Sementara itu, Anas Radin Syarif, Kepala Tanggap Darurat Aliansi Adat Nasional (AMAN), mengatakan pemerataan akses pelayanan kesehatan, termasuk vaksinasi, sangat penting.

Hal ini juga mendorong pemerataan dan implementasi vaksin yang komprehensif untuk masyarakat adat sebelum mengubah status mereka menjadi endemik.

Anas khawatir volume vaksinasi nasional sebagian besar terkonsentrasi di perkotaan atau daerah.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.