Spread the love

Jakarta, – Pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk menangani masalah pertanahan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Minku Bulukam) Mahfouz MD mengatakan, upaya penyelesaian masalah pertanahan akan dimulai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP). situs judi slot terbaru

Dalam keterangan tertulis, Kamis (2), Mahfouz mengatakan, “Untuk menyelesaikan sejumlah persoalan hukum terkait pertanahan, pemerintah akan segera menerbitkan dokumen PP untuk melakukan penilaian. Masalah Tanah” / Juni 2022).

Menyikapi masalah pertanahan, Mahfouz menggelar rapat terbatas antar kementerian, Kamis, di Ruang Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta.

Pertemuan tingkat menteri dan kelembagaan tersebut dihadiri oleh Jaksa Agung Yasuna Lawley, Menteri Penataan Ruang Pertanian/Direktur ATR/BPN Sufian Jalil, dan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara.

Pertemuan tersebut membahas ketentuan yang memiliki kekuatan hukum tetap di bidang pertanahan dan harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Mahfouz, pembentukan Kuomintang sebagai tindak lanjut pemerintah masih melibatkan masalah mafia tanah skala besar.

Dia mengatakan akan mendorong tim pemberantasan mafia tanah, yang sudah berada di Kementerian Kehakiman, Polri, dan Gedung Biru, untuk ditangkap dan diselesaikan secara hukum.

“Pemerintah sedang berupaya untuk menghapuskan mafia tanah secara bertahap,” tambah Mahfouz.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *