Spread the love

73% wilayah Indonesia merupakan rumah bagi banyak keanekaragaman hayati dengan ribuan spesies ikan dengan potensi ekonomi yang besar.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia bisa menjadi pusat permintaan pangan dunia.

Organisasi Pangan Dunia (FAO) memperkirakan bahwa pada tahun 2030, dua pertiga konsumsi pangan akan berasal dari sektor perikanan. slot online gacor hari ini

Permintaan ikan global di Asia Tenggara, Asia Selatan, Cina dan Jepang akan melebihi 70%.

Sektor perikanan Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari permintaan pasar yang lebih tinggi di masa depan.

Indonesia perlu membangun infrastruktur fisik dan tidak berwujud mulai sekarang untuk meletakkan dasar.

Konsep pembangunan Ekonomi Biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan penghidupan, serta melestarikan ekosistem laut.

Selain perikanan, termasuk energi terbarukan, transportasi air, pengelolaan sampah pariwisata, dan mitigasi perubahan iklim, banyak potensi ekonomi biru yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Karena kita terus meningkatkan sumber daya ekonomi kelautan lainnya, tahun 2030 bukanlah waktu yang lama, jadi kita perlu fokus pada sektor perikanan untuk saat ini.

Di dalam sektor ini terdapat sub-sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti pengolahan hasil perairan dari hulu hingga hilir, produk air asin, biofarmakologi, bioteknologi, dan lain-lain.

Perbaikan di bidang perikanan tentunya tidak terlepas dari pemberdayaan nelayan sebagai pelaku utama.

Kontribusi nelayan terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Kesejahteraan nelayan sebagai bagian dari 11 sektor ekonomi maritim, khususnya di wilayah pesisir, masih tergolong buruk.

Menurut data Biro Nasional, pada tahun 2022 akan ada 147 wilayah pesisir/kota, dengan 1,3 juta (12,48%) penduduk miskin seperti nelayan tergolong desa sangat miskin.

Salah satu bentuk peningkatan dan revitalisasi ekonomi hijau adalah dengan merevitalisasi desa budidaya sebagai basis utama sektor perikanan yang sebenarnya.

Ekonomi Biru bertujuan untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir serta kelestarian lingkungan secara berkeadilan.

Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat pesisir, asosiasi perikanan, pemerintah daerah, dan partai politik sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat.

Ekonomi hijau menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai semangat utama pusat maritim dunia. Pemberdayaan nelayan harus didukung oleh regulasi yang melindungi ekosistem dari privatisasi.

Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilindungi dari privatisasi. Masyarakat pesisir memiliki hak penuh untuk mencari nafkah guna melindungi ruang ekonomi mereka dari praktik bisnis yang tidak adil.

Salah satu contoh minimnya perlindungan adalah pihak swasta membangun banyak tempat peristirahatan untuk membatasi gerak para nelayan agar tidak bisa melaut sebebas dulu.

Padahal, konsep Ekonomi Biru adalah pemerataan kesempatan dan pemerataan pengelolaan baik kepada masyarakat pesisir maupun sektor swasta.

Pengelolaan laut harus diatur semaksimal mungkin oleh perusahaan agar para nelayan tidak dirugikan dan tetap mendapatkan jatah pembangkit listrik.

Menurut data Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), potensi sektor ekonomi maritim Indonesia sebesar $1,33 triliun dan berpotensi menciptakan hingga 45 juta lapangan kerja.

Nilai-nilai tersebut setidaknya harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dan nelayan.

Sayangnya, kesejahteraan para nelayan masih jauh dari taraf hidup yang layak.

Hari Laut Sedunia, yang diadakan setiap tahun pada tanggal 8 Juni, harus membawa Indonesia ke perhatian para nelayannya dan potensi ekonomi maritim yang sangat besar.

Pengembangan Ekonomi Biru harus menjadi penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia di masa depan seiring dengan pengelolaan maritim yang berkelanjutan.

Kerjasama antara badan pengatur, pemerintah, partai politik, asosiasi dan masyarakat, harus mampu merumuskan roadmap pencapaian ekonomi biru sejalan dengan upaya Indonesia mencapai SDG 14.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.