Spread the love

Jakarta – Penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adhi dan Chief Financial Officer PT Summarecon Agung Lidya Suciono.

Bersama tersangka, mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Siyoti (HS), keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap di Biro Perizinan Kabupaten Pemkot Yogyakarta.

Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (21 Juni 2022) mengatakan, “Andrianto Betogo Ade dan Lydia Socciono diperiksa sebagai saksi tersangka HS.” judi slot online resmi

Selain Andrianto dan Lidya, penyidik ​​KPK juga memanggil Direktur PT Summarecon Agung Yusnita Suhendra, Direktur Java Orient Property Dandan Jaya Kartika, dan dua staf keuangan PT Summarecon Agung (Christy Surgade dan Valentina Aprilia).

Belum diketahui apa yang diharapkan penyidik ​​dari mereka.

Namun, belakangan tim penyidik ​​menduga PT Summarecon Agung sengaja menyuap Haryadi Suyuti untuk mempercepat pembangunan apartemen di Malioboro, Yogyakarta.

KCP telah melantik mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Al-Suyuti (HS). Trianto Bodhi Yuno (TBY), Kepala Badan Penanaman Modal dan Program PTSP Nurwidhihartana Kota Yogyakarta (NWH), serta asisten pribadi dan sekretaris Haryadi, diduga menerima suap.

Sementara itu, sebagai pemberi suap, KPK telah menunjuk PT Summarecon Agung Tbk, Vice President Real Estate Division Oon Nusihono (ON).

Dalam pembangunan kasus tersebut, disebutkan terlibat suap dalam dugaan perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang terletak di kawasan Malioboro Yogyakarta.

Haryadi dituding mengucurkan dana minimal Rp 50 juta dari Oon secara bertahap dalam setiap permohonan izin yang diajukan sejak 2019.

IMB untuk usulan pembangunan apartemen Royal Kedhaton akhirnya diumumkan pada Kamis 2 Juni 2022.

Di hari yang sama, Oon memberikan uang kepada Haryadi.

Namun, KPK menangkap mereka tak lama setelah transaksi.

Uang yang ditemukan selama proses OTT berjumlah $27.258.000. Uang dibungkus dalam tas hadiah.

Oon sebagai donatur dijerat dengan Pasal 55(1) A atau B KUHP atau Pasal 55(1) sampai dengan 1 Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan ahli waris Haryadi, Norwidhartana dan Trianto dijerat dengan surat-surat dalam pasal 12a, b, atau 11 KUHP juncto ayat 1 sd 1 Pasal 55 KUHP.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.