JAKARTA, – Presiden Joko Widodo telah selesai memberikan pengarahan kepada 48 pejabat (pj) kepala daerah di Istana Negara pada Selasa (7/6/2022).
Dalam acara yang digelar secara internal tersebut, ada sejumlah poin yang ditekankan presiden.
Menurut Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah, Presiden Jokowi meminta para pj untuk memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berjalan baik. slot gacor deposit pulsa tanpa potongan
“Kemudian menggunakan produk lokal dan yang ketiga adalah vaksin vaksin dalam rangka pandemi agar cepat berlalu di Indonesia. Keempat teralokasinya anggaran untuk Pilkhan uni tahun 2024,.
Pria yang sebelumnya sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Jambi ini mengatakan, pengarahan yang dihadiri oleh 48 pj kepala daerah yang terdiri dari pj gubernur, pj bupati dan pj wali kota.
Dari jumlah tersebut 31 orang pj hadir langsung di Istana Negara dan sisa hadir secara virtual.
Lebih lanjut Bachyuni mengungkapkankan, Presiden Jokowi juga meminta agar roda perekonomian di daerah harus terus membayar.
Selain itu, masalah lahan terlantar di daerah juga tidak luput dari perhatian Jokowi.
Sementara itu, terkait dengan kondisi politik di daerah jelang Pemilu dan Pilkada 2024, presiden juga soal independensi.
Jokowi menegaskan, pj kepala daerah tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
“Yang jelas kita harus netral. Tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Ya kita sebagai penjabat harus tegak lurus, tidak terlibat dalam politik praktis,” ungkap Bachyuni.
Diketahui, 272 kepala daerah bakal habis masa jabatannya menjelang Pilkada 2024.
Dari angka itu, 101 kepala daerah akan lengser dari kepemimpinannya tahun 2022 ini, dan sisanya di 2023.
Oleh karena pilkada baru akan digelar serentak pada 2024, ditunjuk penjabat gubernur atau wali kota untuk mengisi jabatan jabatan.
Pada paruh pertama 2022 ini total ada 48 kepala daerah yang dinyatakan oleh pj karena habis masa jabatannya, terdiri dari 5 gubernur dan 43 bupati dan wali kota.
Sehingga pada saat ini pj kepala daerah yang dipilihkan para gubernur, bupati maupun wali kota.