JAKARTA, – Aliansi Rakyat Gugat Pemindahan Ibukota Negara (Argumen) mempertanyakan dasar vonis majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyatakan gugatan formil mereka atas Undang-Selasa itu morund Putusan 31)
Majelis hakim berpandangan, gugatan uji formil dilayangkan Argumen ke MK pada hari ke-46, pada 1 April 2022, setelah UU IKN diundangkan pada 15 Februari 2022. link slot gacor hari ini pragmatic
Sementara itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tenggat waktu uji formil maksimum 45 hari “setelah” beleid diundangkan.
Kuasa hukum terdakwa, Mehmet Arman, mengatakan frasa “‘sesudah’ akan diartikan sebagai satu hari setelah putusan dibacakan. Oleh karena itu, frasa ‘setelah’ dikeluarkan tidak dapat diartikan sebagai satu hari setelah putusan diucapkan. . Diterbitkan.” “. Kamis (6 Februari 2022) di .
Oleh karena itu, Arman menjelaskan, berdasarkan argumen tersebut, uji coba resmi harus dimulai pada 1 April 2022, tepatnya 45 hari setelah UU IKN diundangkan.
Diakui Arman, aliansi yang terdiri dari Busiro Muqdadas, Elhi, Aliansi Masyarakat Adat Indonesia dan banyak masyarakat setempat masih menghormati keputusan ini.
Namun, saya berharap MK lebih fokus pada esensi masalah dan mengambil posisi pemohon ketimbang mendalami masalah administrasi.
Untuk referensi Anda, ada 6 gugatan pengujian resmi UU IKN, di mana putusan MK ‘tidak dapat dibatalkan’ pada sidang putusan Selasa lalu.
Enam kasus yang tidak disetujui adalah Perkara No. Mollak Sihutang yang diajukan. 47/PUU-XX/2022, diusulkan oleh Damai Hari Lubis. 48/PUU-XX/2022, No. diusulkan oleh Anah Mardianah. 53/PUU-XX/2022, No. Muhammad Busyro Muqoddas dkk. 54 / PUU -XX / 2022, No. Sugeng. 39/PUU-XX/2022, No. oleh Herifuddin Daulay. 40 / PUU-XX / 2022.
Perkara No. diajukan oleh Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN). 25/PUU-XX/2022 dan Perkara No. diajukan oleh Azyumardi Azra dan Din Syamsuddin dkk. 34/PUU-XX/2022, Pengadilan.
Arman mengatakan pihaknya berencana mengajukan uji materi UU IKN dan putusan dalam dua kasus masih menunggu di Mahkamah Konstitusi.