Spread the love

Jakarta, – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memaparkan proses pengisian kekosongan jabatan setelah 442 pegawai negeri sipil mengundurkan diri sebagai pegawai kontrak kerja (PPPK).

Satya Pratama, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN, mengatakan ketentuan ini termasuk dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengadaan PPPK dan merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah. . Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan PPPK. judi slot gacor hari ini

Lantas, bagaimana cara mengisi kekosongan calon PPPK?

“Bisa saja digantikan oleh peserta berikutnya dalam seleksi di peringkat tertinggi tergantung hasil seleksi. (NIPPPK) (karena tidak ditentukan)) kata Satya saat dimintai konfirmasi, Kamis (2/6) . .com. / 2022).

Namun, hal berbeda terjadi pada posisi yang dikosongkan calon PPPK yang sudah memiliki NIPPPK (Nomor Induk Pegawai Negeri dengan Kontrak Kerja) dan belum diberi tata cara pengangkatan.

Satya mengatakan bisa mempertimbangkan saat dibutuhkan pekerjaan di rekrutmen berikutnya, tapi tidak bisa mengisi komposisi.

Sebaliknya, bagi calon PPPK yang NIPPPK-nya telah dikukuhkan tetapi pengangkatannya belum diputuskan, BKN dapat membatalkan NIP dengan melampirkan surat pengunduran diri atau akta kematian.

Satya mengatakan keputusan yang diambil oleh PPPK harus dilaporkan secara tertulis kepada ketua komite nasional dan diumumkan.

Sementara itu, Satya enggan membeberkan alasan mundurnya 442 PPP.

“Lebih tepat informasi itu dari instansi yang merekrut PPP,” tambahnya.

Menurut data BKN yang dilihat pada Rabu, 6 Januari 2022, tercatat 104 orang mengundurkan diri pada program pelatihan guru tahap pertama.

Langkah pertama adalah persetujuan PPPK, dimana NIP akan ditetapkan pada Januari 2022.

Pemprov Jabar menjadi institusi paling kidal dalam kategori ini, dengan tujuh.

Disusul Pemprov Jatim sebanyak lima orang dan Pemkab Merauke hingga lima orang.

Pada April 2022, 280 orang pensiun dari kursus pelatihan guru tingkat dua atau identifikasi NIP. Sekali lagi, Pemprov Jabar menjadi institusi dengan tingkat penelantaran tertinggi, dengan 39 orang keluar dari perusahaan.

Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pengunduran diri sebanyak 29 orang. Setelah itu, 15 anggota DPR dari Partai Rakyat mundur dari Pemprov Jatim.

Sementara itu, 58 mahasiswa putus kuliah hidung PPKK. Pemerintah daerah Jawa Timur merupakan lembaga yang paling bertahan, dengan delapan orang mengundurkan diri.

Disusul oleh Pemerintah Kabupaten Mushi Vanuasin dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.