Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Buruh itu dalam jumpa pers yang digelar hari ini (15/6/2022) di distrik Senyan.
Saeed Iqbal akan melakukan pemogokan buruh secara besar-besaran kecuali DPR segera mencabut UU PPP.
Seorang pemimpin Partai Buruh mengatakan 15.000 pabrik dan 5 juta pekerja akan mogok kecuali RUU PPP segera dicabut. bandar judi slot online
“Jika DRC terus berargumen bahwa UU KPS tidak boleh dicabut sebagai cara untuk membahas undang-undang habis-habisan dan UU Ciptaker, kami pasti bisa menyerukan pemogokan nasional. Hentikan produksi.
Protes dikatakan dimulai setelah parlemen Indonesia secara resmi meratifikasi UU No. 12 tahun 2011.
Partai Buruh melihat amandemen itu sebagai penipuan, bukan keharusan hukum.
Pengesahan UU Kerja Sama Pemerintah-Swasta dinilai sebagai upaya.
Menurutnya, banyak kajian yang perlu dikaji ulang yang dianggap penting sementara karena hanya anggota dewan yang buru-buru diproses.
Saeed juga mengatakan, penyusunan peraturan perundang-undangan tidak melibatkan masyarakat umum.
Perubahan aturan diasumsikan hanya mengakomodasi peraturan perundang-undangan yang komprehensif dalam sistem legislatif.
Semua persyaratan pekerja dalam prosedur ini adalah:
1 – Penolakan untuk mengubah undang-undang untuk memberlakukan undang-undang
2. Denial of Comprehensive Copyright Law
4. Persetujuan UU Ketenagakerjaan Dalam Negeri (PPRT). dan
5. Penolakan liberalisasi pertanian melalui WTO