Jakarta, – DKI Jakarta kembali mendapatkan opini wajar (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Komentar WTP tersebut disampaikan langsung kepada Ketua BPK BPK DKI Jakarta Dede Sukarjo pada rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam Laporan Keuangan dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa 31 Mei 2022-05. info slot terbaik
Didi membacakan LHP BPK dalam rapat paripurna yang diadakan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Seri, Jakarta Pusat, Selasa, dengan mengatakan “BPK memiliki pendapat yang tepat”.
Pemprov DKI Jakarta mendapat penghargaan evaluasi WTP secara berturut-turut sejak tahun 2017. Pemprov DKI Jakarta terus meraih nilai tertinggi dalam ujian BPK tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.
Mengutip website bpk.go.id, UU No. 15, BPK RI memberikan empat jenis komentar atas review laporan keuangan pemerintah:
1. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP) atau Opini Dengan Pengecualian: Dinyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diaudit mewakili posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas suatu entitas tertentu secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. . .
2. Opini Dengan Pengecualian (WDP) atau Opini Dengan Pengecualian: Menunjukkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit disajikan secara wajar dalam semua aspek material dari posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. . Pengaruh Pengecualian.
3. Opini Negatif: Pendapat bahwa laporan keuangan perusahaan yang diaudit tidak secara wajar mewakili posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas beberapa perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Disclaimer or Disclaimer (TMP): Menyatakan bahwa auditor tidak akan memberikan opini atas laporan tersebut jika ruang lingkup audit yang dilakukan tidak cukup untuk memberikan opini.